Di era 1980-an, proses pengurusan perizinan usaha memang cukup sulit. Selain proses birokrasi yang panjang dan lama, tidak jarang seseorang harus bolak-balik berkali-kali hanya untuk mengurusi 1 perizinan. Bayangkan jika dia harus mengurusi dokumen usaha yang lengkap seperti NPWP, TDP, PKP, Surat Pernyataan Departemen Kehakiman, dan lain-lain. Kalau diurusi lewat prosedur resmi, wah.... bisa berbulan-bulan baru beres.
Karena itulah, kemudian muncul para calo yang menawarkan jasa untuk mengurusi dokumen-dokumen tersebut. Meski demikian, para calo hanya sebatas "memfasilitasi" agar orang tersebut tidak perlu bolak-balik terlalu sering ke Departemen terkait. Tetapi waktu proses dokumen tetap saja tidak bisa cepat. Alhasil, muncullah "oknum orang dalam" yang menawarkan jasa mempercepat proses penyelesaian dokumen. "Oknum" tersebut memang terbukti mampu memangkas waktu menjadi sangat singkat. Namun konsekuensinya, ya... harus ada uang kompensasi cukup besar yang harus dikeluarkan. Bagi para pengusaha, itu tidak masalah, mengingat prosesnya lebih cepat dan lebih murah ketimbang mengurus sendiri.
Nah, itu cerita kelam di masa lalu.
Kisah ini sudah tidak berlaku di masa kini, terutama sejak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdiri tahun 2002. Sejak itu, KPK - bekerja sama dengan kepolisian - dengan tegas memberantas para oknum yang berani "bermain" dan meminta kompensasi kepada masyakarat. Sudah tidak terhitung berapa banyak oknum pegawai negeri yang dijebloskan ke penjara karena tertangkap basah menerima uang atau barang sebagai imbalan jasa mereka.
Dampak dari tindakan KPK itu cukup ampuh dan membuat banyak "oknum orang dalam" menjadi ciut dan enggan "membantu" para pengusaha yang meminta mengurusi dokumen. Selain itu, Pemerintah pun telah memberlakukan sistem pengurusan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Proses birokrasi dipangkas, sehingga ada kepastian serta kejelasan kapan dokumen yang diajukan dapat selesai.
Meski sistem birokrasi telah dipermudah, ternyata ada Penipu yang mencoba menggunakan metode kuno tersebut untuk menipu orang yang sedang mengurusi dokumen. Caranya sederhana :
Sang Penipu akan menghubungi orang yang sedang mengurusi dokumen, dan mengaku sebagai Pejabat Penting dari Departemen Terkait. Sang Penipu mengaku mampu membereskan dokumen yang sedang diajukan dengan cepat, asal diberi kompensasi dari orang yang mengajukan dokumen tersebut.
Bagaimana Sang Penipu bisa tahu identitas dan kontak orang yang mengurusi dokumen tersebut? Banyak cara. Bisa lewat dokumen yang tercecer di tempat foto kopi atau tanpa sengaja mengintip dokumen yang disiapkan di Kantor Pemerintah terkait.
Meski informasi pengurusan dokumen sudah sering dipublikasian di media, tetap saja ada orang yang terjebak dalam tipu-tipu model ini. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat banyak orang yang masih berpikir dengan cara lama, sehingga memproses dokumen pun dengan cara lama pula. Mereka lupa kalau saat ini KPK sedang memantau semua pejabat negara - dari yang tinggi hingga rendah - sehingga nyaris tidak ada pejabat yang berani macam-macam.
Saran buat Anda : Apabila saat ini Anda sedang mengurusi dokumen dan tiba-tiba ada "Pejabat" yang menghubungi Anda lalu menawarkan jasa mempercepat atau mempermudah proses pengurusan dokumen, jangan ditanggapi.
Mereka kadang berpura-pura mengatakan kalau dokumen Anda bermasalah dan mengajukan untuk membantu membereskan dokumen tersebut. Untuk meyakinkan Anda, mereka sering menyebutkan nomer dokumen serta nama pemilik dokumen. Jangan cepat percaya !! Apabila memang Dokumen Anda bermasalah, jangan tanggapi usulan orang tersebut untuk mengurusi dokumen Anda. Segeralah datangi Kantor Pemerintah tempat Anda mengurusi dokumen dan tanyakan langsung kepada Pejabat yang ada di kantor tersebut.
Dalam beberapa kasus, Sang Penipu sering mengancam akan mempersulit pengurusan dokumen Anda, bahkan mempersulit segala hal yang berhubungan dengan usaha Anda. Jika demikian, segeralah catat nomer ponsel Sang Penipu dan laporkan ke pihak yang berwajib.
Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar